Mereka justru terlibat baku hantam antaragen intelektual dalam bingkai kebanggaan satu almamater.Parahnya,kejadian ini bukanlah kejadian pertama yang terjadi,sudah banyak peristiwa serupa yang berkecamuk di sana. Pascareformasi tahun 1998,geliat eksistensial mahasiswa di negeri ini kerap kali abnormal,keluar dari jalur idealisme malah berlari ke arus pragmatisme. Mahasiswa kini justru lebih terjerembab dalam kesalahan berpikir akan eksistensinya sebagai mahasiswa itu sendiri.

Kita sering kali lupa bahwa status mahasiswa adalah amanat orangtua,bahkan bangsa Indonesia yang sedang terpuruk ini. Tengoklah hasil rapid assessment yang telah dilakukan Depdiknas dan Bank Dunia pada 2001 lalu.Setidaknya,pada 2015 nanti jumlah manusia Indonesia yang dapat mengenyam pendidikan tinggi hanya sekitar 25% dari sekitar 254,2 juta jiwa masyarakat Indonesia. Dengan demikian, mahasiswa adalah kaum minoritas yang diharapkan memberikan perubahan di negeri yang kita cintai ini.

Tawuran antarmahasiswa dalam satu almamater yang sering terjadi tentu menyingkirkan asa tentang peran perubahan kaum minoritas tersebut. Bagaimana mungkin mentransformasi pengetahuan dan perilaku intelektual jika mengurus emosi dalam dirinya saja tidak becus? Benar, masa mahasiswa adalah masa yang labil, di mana aras berpikir kerap tidak berpijak pada aras rasional yang konstruktif.Karena usia muda memang demikian adanya.

Erick Erickson dalam bukunya Youth, Crisis and Identity berpendapat bahwa usia muda adalah tahapan pencarian jati diri yang sering luput bahkan meluputkan diri dari proteksi orangtua. Erickson juga berujar jika tahapan paling utama masa muda adalah ketika mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Jika kita tarik garis historis ke belakang, tahapan pencarian jati diri kaum intelektual inilah yang justru menjadi “amunisi” untuk bergeliat memajukan bangsa.Tengoklah bagaimana kaum muda angkatan 1928 dan 1945 riuh dalam kebersamaan untuk mengikat persatuan bangsa dalam asa memerdekakan Indonesia ini.

Lihat juga angkatan 1945 dan 1966 yang begitu powerful menendang kekuasaan otoritarian rezim Orde Lama dan Orde Baru hingga kita dapat mengenyam hembusan angin reformasi seperti sekarang.

Terkait peristiwa Makassar dan Manado beberapa hari lalu,setidaknya menjadi bukti embusan idealisme itu kian menjauh dari kehidupan generasi muda negeri ini.Patutlah kita prihatin melihat geliat mereka yang menyerahkan diri dalam kerangkeng emosi yang dekonstruktif. Masyarakat tidak membutuhkan tawuran,kekerasan,atau lainnya,justru mereka membutuhkan angin perubahan dari proses transformasi pengetahuan dan perilaku intelektual demi kemajuan bangsa ini. Dan, kita mahasiswa yang bertindak sebagai subjeknya!

Penegakan hukum tidak dapat tercapai secara optimal, apabila tidak ada kesamaan visi, misi, perspektif, dan kerja dari seluruh elemen masyarakat, termasuk di sini adalah mahasiswa. Maha-siswa yang merupakan golongan yang terlahirkan untuk melakukan perubahan dengan dibekali ke-mampuan intelektual, diharapkan mampu melakukan upaya-upaya penegakan hukum secara terarah. Upaya penegakan hukum tidak hanya melibatkan aparatur penegak hukum yang mencakup institusi penegak hukum dan aparat penegak hukum, tetapi diharapakan dapat melibatkan semua elemen masyarakat.

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan norma-norma hukum saja, tetapi juga pada niali-nilai keadilan yang yang di dalamnya me-ngandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum da-lam lalu lintas hukum. Oleh karena itu, secara akademis, persoalan hak dan kewajiban asazi manusia menyangkut konsep yang ada dalam penegakan hukum yang berkeadilan. Persoalan-nya, kesadaran umum mengenai hak-hak asazi orang lain di republik ini masih belum berkembang secara sehat.

Dengan melihat pada realita ini, mahasiswa sebagai kalangan intelek-tual yang mampu melakukan kritik transformasi dan mampu melakukan perubahan yang revolusioner, dituntut ikut ber-peran aktif dalam menumbuhkan kesadaran hukum di republik ini sehingga tercipta keseimbangan dalam sistem hukum.

Pengawasan secara langsung maupun tidak langsung dari mahasiswa juga diperlukan dalam tercapainya penegakan hukum yang konsisten. Mahasiswa sebagai sebuah badan yang independent mempunyai tang-gung jawab moral dan etis untuk menjamian tercapainya pene-gakan hukum. Untuk itu, peran dari mahasiswa saat ini sangat diperlukan. Tidak melihat dari golongan mana, ideologinya apa, mahasiswa harus dapat mela-kuakan perubahan yang mendasar guna terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan tentram.

Upaya Penegakan Hukum
Salah satu tuntutan yang secara tegas disampaikan oleh masya-rakat saat ini adalah bagaimana menegakan supremasi hukum di atas segala-galanya. Supremasi hukum merupakan sebuah per-soalan yang harus segera diatasi oleh pemrintah. Tercapainya supremasi hukum bukan hanya sebatas persoalan tuntutan masya-rakat, melainkan bagaimana kita menghormati kebebasan orang lain dalam menegakan keadilan dalam norma hukum.

Persoalan penegakan hukum di Indonesia merupakan sebuah per-soalan yang sudah ber-sifat struktural. Untuk itu, upaya penegakan hukum harus dapat dilakukan dengan format yang mempunyai kekuatan hu-kum tetap, yaitu melalui produk-produk hukum yang dibuat oleh peme-rintah. Produk-produk hukum yang dibuat oleh pemerintah diharapklan dapat menjamin ter-capainya penegakan hukum secara menye-luruh dan nyata dalam tatanan masyarakat Indonesia. Produk-produk hukum yang di buat oleh pemerintah tersebut tidak akan berarti apa-apa, apabila tdak mampu menjalankan hukum dan tidak dapat diimpelementasikan.

Penegakan hukum di negara ini harus dilakuakn seacara sistematis dan terarah, yang mana harus disertai dengan adanya sanksi yang tidak pandang bulu, tanpa melihat siapa mereka dan dari golongan mana mereka. sanksi yang diberikan itupun harus dilakuakan atau berlangsung dalam sebuah proses peradilan yang fair dan transparan, serta bebas dari mafia-mafia peradilan yang haus akan uang. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka dapat dipastikan penegakan hukum di republik ini tidak akan pernah berjalan dengan baik dan kita akan tetap berada dalam ling-karan setan yang tidak akan pernah seleasi.

Selain itu, penegakan hukum di Indonesia memerlukan aparat penegak hukum yang mampu menunjukan kecerdasan men-talitas yang kuat. Kita mem-butuhkan aparat penegak hukum yang berani memomosisikan dirinya bukan sebagai corong hukum, tetapi sebagai sosok yang dibebani kewajiban berkreasi yang mampu melahirkan norma-norma yang berkeadilan untuk menutup kevakuman, serta mampu menegakan hukum secara konsisten.

Aktivis LK2 (Lembaga Kajian Keilmuan) Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Dalam sejarahnya, bahasa Indonesia tumbuh dan ber-kembang dari bahasa Melayu yang sejak masa pra kemerdekaan sudah digunakan sebagai bahasa penghubung (lingua franca). Bahasa penghubung dalam keragaman (bahasa) masyarakat. Dipilihnya bahasa Malayu sebagai bahasa penghubung karena beberapa alasan tertentu. Di antaranya adalah karena relatif lebih mudah, dan juga karena relatif lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada umumnya.

Setelah ditetapkan sebagai bahasa negara, sampai sekarang bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa penghubung di negara ini. Bahasa penghubung antara suku bangsa satu dengan suku bangsa lainnya. Bahasa penghubung antara orang Minang, Jawa, Sunda, Batak, Papua, Makasar; Bali, Maluku, dan sebagainya. Bahasa Indonesia terpelihara. Meski ketika percakapan hanya melibatkan kita yang satu daerah, kita lebih suka menggunakan bahasa daerah asal kita.
Orang Minang jika bercakap dengan orang Minang, lebih suka menggunakan bahasa Minang; jika orang Jawa ngobrol dengan orang Jawa, lebih suka meng-gunakan bahasa Jawa; begitu juga orang yang berasal dari daerah lainnya.

Bahkan di tengah-tengah “kepungan” bahasa asing dan juga bahasa agama (dari teks kitab suci), bahasa Indonesia juga tetap masih digunakan. Bahasa Indonesia tetap eksis dan berjalan dengan percaya diri. Malah, kepungan bahasa asing dan bahasa agama (beserta bahasa daerah) turut memperkaya jumlah kata bahasa Indonesia dengan hadirnya berbagai macam kata serapan.
Dapat disimpulkan bahwa, dalam berbahasa kita bebas memilih bahasa sesuai “selera” kita.

Mana bahasa yang kita anggap “enak”, bahasa itu yang digunakan. Tetapi dengan catatan, dalam memilihnya tidak terlepas dari kondisi. Jika kita sebagai orang Minang kita bisa enak menggunakan bahasa Minang ketika berbicara dengan orang Minang. Tetapi kita tidak bisa (se-)enak(-nya) menggunakan bahasa Minang ketika berbicara dengan orang Jawa atau yang lainnya. Maka di sinilah bahasa Indonesia (sebagai bahasa negara) berperan, sebagai bahasa penghubung.

Hukum negara sebagai hukum penghubung
Jika bahasa negara lahir dan digunakan dari keadaan beserta proses seperti itu, lalu bagaimana dengan hukum negara? Bagai-mana proses berlakunya hukum positif di Indonesia? Bagaimana hukum negara dirumuskan? Jawabannya saya tidak tahu pasti.

Tetapi, tampaknya hukum negara lahir tanpa melalui proses interaksi antar keragaman (hu-kum). Kelahiran hukum negara sepertinya dipaksakan dengan mengambil begitu saja dari “warisan” kolonial Belanda. Tak heran jika hukum negara yang diberlakukan di Indonesia, hingga kini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang beragam. Kita tahu, ada sebagian dari kita yang lebih “senang” menggunakan hukum lain dibandingkan menggunakan hukum negara. Ada yang lebih senang menggunakan hukum adat. Ada yang lebih senang menggunakan hukum agama. Dan ada juga yang lebih senang menggunakan/ memperjuangkan berlakunya hukum asing.

Kita tahu bahwa masih banyak masyarakat Madura yang lebih suka menggunakan hukuman carok dalam menyelesaikan kasus pembunuhan. Mereka merasa lebih “puas” jika menggunakan hukuman carok dibandingkan hukum negara. Permasalahan bisa selesai dengan carok. Karena “selera” mereka adalah hukum adat, bukan hukum negara.

Dan kita pun tahu bahwa ada daerah atau masyarakat yang ingin menggunakan hukum Islam dalam menyelesaikan per-masalahan sosial, khususnya tindakan kriminal. Masih mem-bekas dalam pikiran kita, bagaimana di Makasar, Jafar Umar Thalib bisa “leluasa” melakukan hukuman rajam (sampai mati), di tengah lapang (dengan disaksikan dan melibatkan banyak ora-ng) terhadap pengi-kutnya yang melakukan perzinahan. Belum lagi banyaknya usaha penga-juan Perda berdasarkan hukum (kitab) agama.

Karena semua hal tersebut, perlakukanlah hukum negara sebagai-mana bahasa negara. Tempat-kanlah hukum negara seba-gaimana menempatkan bahasa negara. Jadikanlah hukum negara sebagai hukum penghubung, atau kalau boleh saya mengistilah-kannya menjadi, “lingua franca” hukum. Sebagaimana bahasa Indonesia yang menghubungkan suku bangsa yang berbeda-beda bahasa.

Jadikanlah hukum negara sebagai hukum yang bisa berjalan beriringan dengan hukum-hukum yang lain. Membiarkan hukum adat, hukum agama dan hukum asing tetap ada, diberlakukan oleh masyarakat. Dan biarkanlah hukum negara berkembang dengan menyerap bentuk-bentuk hukuman dari hukum adat, hukum agama dan hukum asing. Sebagaimana bahasa negara bisa terus berkembang di tengah-tengah bahasa adat, bahasa asing dan bahasa agama.

Kemudian biarkanlah masya-rakat memilih, hukum apa yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Jika ada orang Madura yang membunuh orang Madura, maka dia bisa memilih hukum adat Madura. Jika ada orang Islam bermasalah terhadap orang Islam, maka mereka bisa mengajukan huku-man berdasarkan hukum Islam. Tetapi dengan catatan kedua pihak (pelaku dan korban) bisa menerima pengajuan tersebut.

Dengan begitu, hukum negara di sini (lebih) merupakan sebuah penyelesaian atau aturan yang dipilih bagi dua/ lebih pihak yang memiliki “selera” hukum yang beragam. Fungsi hukum negara dalam masyarakat yang beragam adalah untuk menghubungkan; sebagai lingua franca hukum. Bukan untuk menyeragamkan keragaman “selera” hukum.

Mahasiswa UI;
Koordinator Forum Lintas Batas

Perekonomian Indonesia terus tumbuh dan hampir di semua lini ekonomi ada yang berlabel syariah (Islam). Se-perti bank syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, sukuk, koperasi syariah, BPRS, BMT, dan lainnya.
Apalagi negara-negara lainnya, sudah cepat berkembang bahkan Indonesia kalah saing. Ini dise-babkan oleh para investor dari Timur Tengah yang kelebihan dana akibat dari naiknya harga minyak dunia.

Selain itu, hal semacam ini bukan lagi sebagai wacana, sudah teruji bahwa sistem ekonomi syariah cukup menguntungkan dan menjanjikan. Ini bisa kita lihat pada masa krisis pada tahun 1999 kemarin, dimana perekonomian Indonesia mengalami masa kritis dan inflasi yang cukup hebat. Dan banyak Bank yang tutup karena tidak sanggup menahan hantaman krisis moneter.

Tapi ada Bank yang ber-landaskan prinsip syariah, yang masih tetap eksis dan dapat menahan terjangan “ombak” krisis hingga saat ini bahkan mene-lurkan berbagai prestasi, yaitu Bank Muamalat, inilah Bank Sya-riah yang pertama kali didirikan. Ini lahir karena terkait bunga Bank, yang para ulama MUI sepakat bahwa ini termasuk riba dan riba haram dalam Islam, karena dapat merugikan orang lain dan ada yang terzholimi.

Ini bukan hanya sebagai alternatif dari sistem pere-konomian yang ada sekarang, akan tetapi sudah menjadi solusi bagi perkembangan sistem ekonomi Indonesia. Dan sekarang masih belum bisa diharapkan, karena menyangkut regulasi pemerintah sendiri dan kesadaran masyarakat yang masih minim akan pengetahuan Ekonomi Islam,inilah yang menghambat laju perkembangannya. Sebe-narnya kita sudah kalah dengan negara – negara lain, bukan hanya dari negara Islam bahkan dari negara non-Islam pun ikut me-ngambil peluang ini, seperti Malaysia, Jepang, Inggris, Singa-pura.

Indonesia seharusnya peka terhadap perkembangan global saat ini, keseriusan pemerintah Indonesia masih kurang, ini bisa kita lihat dari RUU Perbankan Syariah yang masih belum di sahkan, karena inilah modal bagi pertumbuhan ekonomi Islam, khusunya dalam perbankan.

Lalu apa hubungannya dengan Mahasiswa ? kita tahu bahwa mahasiswa di sebut sebagai agent of change, bahkan mampu merubah bangsa ke reformasi, demi kesejahteraan dan kemak-muran mayarakat Indonesia.

Beberapa bulan yang lalu, para mahasiswa tergabung pada FOSSEI ( Forum Studi dan Sila-turahim Ekonomi Islam) menga-dakan berbagai rangkaian acara yang tercakup pada Kampanye Nasional ( KamNas), seperti seminar,talk show, training, dan lokakarya. Sosialisasi ditujukan bagi berbagai golongan masya-rakat dari tingkatan pelajar, Mahasiswa, tokoh masyarakat, dan para dai.

Puncaknya mereka menga-dakan aksi damai di Bundaran HI, yang di hadiri oleh mahasiswa dari berbagai universitas dari jabo-detabek. Mereka yakin bahwa dengan sistem ekonomi Islam bangsa ini akan terbebas dari belenggu kapitalis dan sistem ribawi.

Salah satu wacana yang perlu kita cermati, yakni KTM yang berbentuk ATM dari Bank Konvensioanal, hampir seluruh kampus menggunakan KTM ini. Mereka menghendaki supaya KTM dikonversi dari bank konvensional ke bank syariah. Sekarang ada layananan OC (office channeling) yang mana tiap–tiap bank kon-vensional membuka layanan syariah. Dan jika menabung di bank syariah dapat membantu perekonomian Indonesia dan rak-yat kecil, maka hal ini harus kita lakukan.

Perlu diketahui ini bukan hanya untuk umat Muslim saja. Umat agama lain juga bisa meman-faatkannya. Khususnya bagi kampus yang berlabel Islam karena dari fatwa MUI dinyatakan bahwa bunga bank adalah haram dan termasuk ke dalam riba.

Kita mahasiswa memang sering berdemo jika kebijakan peme-rintah yang merugikan masya-rakat, tapi kita perlu intropeksi juga. Apakah selama ini kita mendukung masyarakat?

Kita lihat diri kita apa yang terbaik bagi masyarakat. Jika mengutip dari perkataan AA Gym, mulailah dari diri kita, mulailah saat ini dan mulailah dari yang terkecil, karena dari hal yang terkecil akan menuju pada yang terbesar.

Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, semester 5 jurusan Perbankan Syariah

Negeri ini baru saja mem-peringati hari kemerdekaan. Indonesia adalah sebuah bangsa yang memiliki se-jarah yang cukup panjang. Jika kita mengingat kembali lembaran sejarah perjua-ngan kemerdekaan bangsa ini tentu kita akan mera-sakan jiwa kepahlawanan para pejuang yang rela me-ngorbankan apa saja demi terciptanya suatu tujuan mu-lia, Indonesia merdeka.

Sampai saat ini Indonesia terus membangun dirinya sendiri me-nuju masa depan yang lebih baik. Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati hingga pemimpin saat ini, Susilo Bambang Yudhoyono, bergantian memimpin bangsa. Namun selama 62 tahun apakah bangsa ini telah menemukan makna dari kemer-dekaan itu?

Merdeka atau Mati?
Pada masa merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terkenal suatu sem-boyan ”Merdeka atau Mati!”. Saat itu hanya ada dua pilihan yaitu menjadi bangsa yang merdeka dan bebas dari penjajahan atau mati untuk memperjuangkan kemer-dekaan bangsa. Seluruh rakyat bersatu untuk Indonesia yang bebas dari penjajahan.

Memang sekarang Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, namun melihat keporakporan-daan bangsa ini akan sangat sulit jika bangsa ini dinyatakan telah merdeka sepenuhnya dan dalam arti yang sebenar-benarnya. Oleh karena itu dari awal saya sudah menulis judul tulisan ini dengan tanda tanya bukan tanda seru. Dan hal itu memang patut di-pertanyakan. Merdeka atau mati? Penyematan tanda seru tentu memiliki makna yang berbeda dengan penyematan tanda tanya di akhir semboyan tersebut.

Pertanyaan yang muncul ada-lah apakah bangsa ini memang benar-benar merdeka atau malah menuju kepada kematiannya. Pertanyaan sederhana, namun jawabannya tergantung kesim-pulan akhir dari para pembaca sendiri. Jika bangsa ini merdeka, dimanakah letak kemerdeka-annya. Jika bangsa ini memang belum atau bahkan tidak merdeka sama sekali, apakah ia akan atau sedang menuju kepada kema-tiannya.

Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Ya, pernyataan ini memang benar adanya. Indonesia tidak lagi dijajah Belanda, Inggris atau Jepang. Dulu, pada masa kepemimpinan Soekarno keadaan perekonomian hancur lebur. Rakyat menderita. Inflasi menca-pai lebih dari 600%, yang kemudian dapat ditanggulangi oleh Soeharto. Dengan membuka diri pada modal-modal asing dan program PELITA-nya Soeharto membangun Indonesia walau pada akhirnya penyimpangannya tercium juga dan memutuskan lengser pada tahun 1998 atas desakan situasi dan kondisi saat itu.

Begitu pula dengan kemajuan yang dicapai para penggantinya hingga pemerintahan SBY seka-rang yang merupakan hasil pilihan rakyat secara langsung dan pertama di Indonesia. Namun tidak ada satu pun yang dapat menjelaskan makna kemerdekaan dalam arti sebenar-benarnya.

Indonesia sedang menuju kepada kematiannya. Kalau diibaratkan manusia, bangsa ini sudah masuk kategori usia akhir, sudah udzur, tua renta, kadang pikun, kadang ingat, jalan pemikiran dan tingkah lakunya susah ditebak. Kalau analogi itu benar, maka Indonesia memang sudah berada di ujung ajalnya. Tinggal menghitung hari saja. Penyakit yang mendera negeri ini memang sudah kronis. Bencana datang dan berlalu begitu cepat.

Korupsi semakin merajalela bahkan dilakukan secara ber-kelompok dan profesional. Lem-baga hukum dan para penegaknya tidaklah menjadi simbol harapan pembawa kebe-naran lagi. Satu per satu aset-aset negara mulai digerogoti pihak asing. Dan para wakil rakyat bersidang hanya untuk kepen-tingan mereka dan golongannya sendiri.

Harga BBM melangit, kesejah-teraan, pendidikan dan kesehatan merupakan hal yang sulit diraih oleh untuk rakyat. Serta Konflik SARA sudah bukan hal yang tabu lagi. Sebenarnya masih banyak lagi indikasi yang menunjukkan bahwa bangsa ini sedang menuju ke hari kematiannya yang tak cukup ruang untuk menulis-kannya di sini.

Merdeka Sebenar-benarnya
Terlepas dari realita di atas, sekarang adalah waktunya kita menjawab pertanyaan lain. Apakah kita ingin bangsa ini merdeka sebenar-benarnya mer-deka atau hanya menerima kenyataan pahit dan duduk berpangku tangan menunggu hari kematiannya. Sekaranglah saat-nya tiba untuk seluruh rakyat agar bangkit dan membangun kembali bangsa yang sakit ini. Hari ke-merdekaan seharusnya menjadi momentum kebangkitan bangsa. Jangan lagi menyalahkan satu sama lain. Tutuplah lembaran kelam masa lalu, mari kita benahi lagi bangsa ini.

Fondasi iman dan akhlak diperbaiki agar atapnya kelak tangguh menghadapi rintangan dan hambatan. Sudah bukan saatnya lagi kita bertengkar. Saatnya kita bersatu padu untuk menjauhkan bangsa ini dari ambang kehancurannya, dari ajal kematiannya.

Saatnya kebangkitan ini dimulai dari perbaikan karakter bangsa melalui perbaikan karakter pribadi setiap warga negaranya. Marwah Daud Ibrahim dalam bukunya Mengelola Hidup dan Merencanakan Masa Depan me-nguraikan bahwa kesuksesan suatu bangsa adalah akumulasi kesuksesan individu-individu. Kesuksesan ini tercipta karena adanya karakter yang positif dan menjiwa dalam setiap diri warga negaranya. Namun di sini keku-rangannya adalah jika karakter itu telah tercipta bagaimana cara mengakumulasikannya sehingga tercipta suatu bangsa yang besar dan berkarakter positif.

Lepas dari pemikiran tersebut, pembentukan karakter masing-masing individu sangat penting untuk dilakukan. Perubahan ini meliputi berbagai macam dimensi, dari akhlak, keagamaan, keilmuan sampai tingkah laku sehari-hari. Jiwa kepahlawanan pun akan be-reinkarnasi dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah rasa nasionalisme untuk membangun kembali bangsa ini.

Akhirnya, di usia bangsa yang renta ini jangan jadikan segalanya sebagai sebuah harapan hampa dan omong kosong semata. Jadi-kan ia tantangan untuk mencam-buk semangat kita. Menyela-matkan kembali negeri ini dari ujung kehancurannya. Dan di suatu masa kita berharap dapat mengatakan satu kata itu lagi dengan tanda seru dan dalam arti yang sebenar-benarnya. Dirgaha-yu Indonesia!

Mahasiswa Dept. Ilmu Hubungan Internasional FISIP UI, Peneliti dan Pengamat Sosial, Staf Divisi Kajian Global Al Hikmah Research Center (ARC) FISIP UI

Investasi sebagai penanaman modal atau sering disebut juga dengan pembentukan modal, merupakan suatu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat suatu negara. Karena itu dalam pembangunan ekonomi, peranan investasi sangatlah penting. Semakin tinggi investasi, pendapatan nasional akan mengalami peningkatan karena peningkatan terhadap barang dan jasa bertambah.

Ada berbagai manfaat yang dipetik dari sejumlah investasi yang ditanamkan oleh para investor baik asing maupun dalam negeri. Pertama, investasi dapat mengurangi pengangguran. Para investor yang menanamkan modalnya untuk mendirikan pabrik/industri di Indonesia dapat menyerap tenaga kerja yang berada pada masa angkatan kerja.

Kita ketahui bersama bahwa masalah pengangguran belum dapat teratasi secara menyeluruh. Oleh sebab itu, dibutuhkan keterlibatan investor dalam mewujudkan kesempatan kerja (full employment). Potensi SDM, kondisi iklim yang menguntungkan, dan kekayaan alam yang berlimpah ruah merupakan faktor-faktor pendukung investasi.

Indonesia baru saja melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Korea Selatan untuk kerjasama investasi. Tidak kurang dari Rp 80 triliun akan diinvestasikan Korsel untuk industri kelapa sawit, batubara, dan semen, yang salah satu wilayahnya adalah di Kaltim.

Ini bukan merupakan perjanjian kerjasama pertama yang akan masuk di Kaltim. Karena sebelumnya, China juga telah membuat MoU yang serupa. Dengan begitu, investasi merupakan salah satu cara pemenuhan kesempatan kerja (full employment).

Kedua, investasi dapat mendorong pembangunan infrastruktur, seperti di sektor pertanian, sarana dan prasarana transportasi, lingkungan hidup, dan kesejahteraan sosial.

Faktor Berpengaruh
Berbagai macam faktor menjadi faktor penentu investasi: suku bunga, tingkat pengembalian modal (prospek keuntungan), ramalan keadaan ekonomi di masa mendatang, kemajuan teknologi, pendapatan nasional, dan keuntungan.
Rendahnya tingkat suku bunga, akan meningkatkan investasi karena kredit yang diberikan bank masih menguntungkan untuk melakukan investasi. Ketika suku bunga rendah, investasi akan meningkat. Namun, tingkat suku bunga yang tinggi tidak selamanya menjadi penghalang bagi investor untuk berinvestasi karena adanya peluang keuntungan yang menjanjikan di masa mendatang.

Bila keuntungan yang diharapkan lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku secara riil, investasi masih dapat dilakukan. Ramalan keadaaan perekonomian di masa depan seharusnya dibuat untuk menentukan apakah kegiatan-kegiatan yang akan dikembangkan akan memperoleh keuntungan atau kerugian.

Adanya kestabilan harga, pertumbuhan ekonomi, dan pertambhan pendapatan masyarakat yang berkembang dengan cepat merupakan keadaan yang aka mendorong pertumbuhan investasi. Semakin baik keadaan ekonomi masa depan, semakin besar tingkat keuntungan yang akan diperoleh. Begitu juga perkembangan teknologi saat ini yang menjadi salah satu faktor penting bertambahnya investasi.

Selain faktor ekonomi, ada juga faktor non-ekonomi (stabilitas politik, keamanan, dan penegakkan hukum) menentukan tinggi/rendahnya investasi suatu negara. Bom Bali, Bom Hotel Mariot, kecelakaan yang terjadi baik darat, laut, maupun udara, pergantian beberapa menteri yang baru-baru ini dilakukan adalah faktor-faktor non-ekonomi yang ternyata dapat menghambat lajunya investasi.

Berbagai peristiwa pegeboman yang terjadi belakangan ini memberikan gambaran buruk tentang tingkat keamanan bagi warga asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia. Sementara itu, kecelakaan trasnsportasi memberikan gambaran tentang rendahnya tingkat keselamatan kita sehingga membuat citra kita di mata dunia internasional menurun.

Lain halnya dengan negara tetangga kita, Singapura. Banyak kalangan yang mau menanamkan modalnya di sana. Mengapa demikian? Singapura memberikan kemudahan dalam berinvestasi dengan model birokrasi yang tidak berbelit-belit, kestabilan politik dan keamanan yang terjamin, dan tingginya tingkat kepastian pengembalian modal.

Investasi biasanya hanya mau dilakukan didalam sebuah pemerintahan yang bersih: tidak korup, tidak ada praktek suap, dan bebas pungutan liar. Sadar atau tidak, derajat korupsi yang tinggi di Indonesia membuat orang ragu untuk berinvestasi karena tidak adanya kepastian hukum. Berbeda dengan kita, birokrasi sangat bernelit-belit, keamanan yang digunakan sepenuhnya belum terjamin, dan tingkat pengembalian modal yang tidak pasti.

Oleh karena itu kedepan, perlu adanya langkah-langkah pembenahan. Birokrasi ynag berbelit-belit sebaiknya dipermudah. Kepastian dan penegakkan hukum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Aparatur negara lebih mawas, tajam, dan cepat dalam mengatasi peristiwa-peristiwa yang terjadi demi terwujudnya keamanan dan ketentraman.

Selain itu, keadilan dan pemberian sanksi haruslah seadil-adilnya sesuai dengan ketetapan hukum yang berlaku. Dengan demikian, kita berharap investasi dapat mengokohkan tiang perekonomian nasional.

Selain itu, belajar merupakan proses merubah paradigma berpikir dan latihan dalam pemecahan suatu masalah (solving solution). Pendek kata, pendidikan pada hakikatnya adalah untuk menyangga ‘pataka kehidupan’ dan ‘panji kemanusiaan’.
Dengan demikian, pendidikan tidak hanya berhubungan dengan masa-lah ilmu pengetahuan, teknologi dan kete-rampilan, tetapi juga bertalian erat dengan pembelajaran tentang keluhuran budi, ke-muliaan hidup, dan kekayaan batin. Ibnu Khaldun –seorang filosof Muslim kenamaan- dalam bukunya Al-Muqaddimah mengemukakan bahwa kemajuan suatu bangsa tidak ditentukan oleh banyak jumlah penduduk-nya, dan juga bukan karena banyak sumber daya alam yang dimiliki-nya, tapi kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh tingkat intelektual pen-duduknya.

Statemen Ibnu Khaldun terbukti, misalnya Indonesia dan juga negara-negara lain yang memiliki sumber daya alam melimpah namun miskin sumber daya manu-sia termasuk kelompok negara-negara berkembang.

Bagi bangsa yang ingin maju, pendidikan meru-pakan sebuah kebutuhan. Sama halnya dengan ke-butuhan pangan, sandang, dan papan. Dari penjuru Barat kita jauh tertinggal oleh daratan Eropa dan Amerika. Dari penjuru Timur kita tertinggal dari Jepang dan China.

Pendidikan di Indonesia
Dari sekian lama durasi waktu yang telah dihabiskan untuk belajar diharapkan keilmuannya sangat mum-puni sesuai dengan spe-sialisasi masing-masing. Tapi kenyataannya tidak seperti yang diharapkan. Kalau realitasnya seperti ini, pasti ada yang salah dari pendidikan kita. Mungkin di tenaga pengajar, sistem, kurikulum atau mungkin yang lain. Sejak SD, SMP, dan SMA guru Bahasa Indonesia misalnya, selalu berbicara mengenai pola kalimat, ungkapan, pri-bahasa, puisi, macam-macam karya sastra lama dan baru, drama, dan sebaginya. Harusnya jika selama 12 tahun menerima pelajaran itu tentunya kita sudah bisa membuat satu karya, entah puisi, prosa, sajak, atau ahli bermain drama. Murid-murid yang menyukai pelajaran yang berbau sains dan teknologi, mereka belajar dengan tekun karena mereka yakin kelak akan mampu men-ciptakan temuan baru. Tapi murid-murid yang maniak sains tidak mampu men-ciptakan apapun.

Demikian juga bagi yang gemar belajar bahasa asing seperti Bahasa Inggris ataupun Bahasa Arab, walaupun telah belajar bahasa selama enam tahun (di SLTP dan SLTA), setelah tamat bunyi bahasanya ‘nggak kedengaran’. Feno-mena di atas adalah korban dari sistem yang salah. Selama menjalani masa pendidikan, guru-guru hanya mengajarkan teori saja, tanpa mengajarkan hal-hal yang bersifat aplikatif. Dampak dari sistem ini berbuntut panjang, keil-muan di negeri ini baru bisa di tataran wacana, retorika transformasi ilmu, belum bisa meningkat ke tataran praktis. Meminjam bahasa Cak Nur, bahwa pendidikan kita belum mampu melahir-kan human being education. Selanjutnya, kurang di ‘hargainya’ para ilmuan di negeri ini sedikit banyak berdampak bagi psikologis seseorang, sehingga mengu-rangi minat seseorang untuk menjadi ilmuan dan ‘berlomba-lomba’ untuk menjadi pejabat. Kampus sekarang kurang pas disebut dengan civitas akademika, tapi lebih pas disebut dengan civitas politika, mengapa? Karena gairah politik praktis dan pragmatis mahasiswa lebih kentara dibanding dengan gairah research.

Reformasi Pendidikan
Untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, dibutuhkan kebijakan yang radikal sebagai upaya perbaikan dari perangkat-perangkat pendidikan yang sudah ada. Pertama, perbaikan tenaga pengajar. Tenaga pengajar merupakan komponen terpenting dan paling funda-mental dalam dunia pendidikan. Dari fungsi ini maka dibutuhkan tenaga-tenaga pengajar yang memiliki kredibiltas keilmuan yang handal dan mumpuni. Selain itu, guru/dosen harus memiliki keterampilan untuk memahamkan orang lain. Kemudian guru/dosen harus bisa memberikan stimulant kepada peserta didik agar bisa belajar man-diri dan mengembangkan diri, sehingga tidak terus menerus bergantung kepada guru/dosen. Walaupun guru atau pengajar bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, tetapi pengajar merupakan titik sentral pendidikan. Tenaga pengajar mem-berikan andil sangat besar pada kualitas pendidikan yang menjadi tang-gungjawabnya.

Kedua, perbaikan kurikulum. Kurikulum adalah tahap-tahap yang akan dilalui oleh peserta didik. Oleh sebab itu dibutuhkan kurikulum yang sistematis dan of to date dan tidak berulang-ulang sehingga peserta didik tidah merasa bosan, melainkan sebaliknya memberikan kemudahan untuk bisa menguasai materi sesuai dengan jenjang masing-masing. Sesungguhnya bangsa ini tidak kekurangan orang pintar. Sayangnya, bakat pintar itu seperti lenyap ditelan sistem yang nggak jelas. Perencanaan sistem pendidikan kita berideologi ‘coba-coba’. Ketiga adalah perbaikan di bidang sistem. Sebaik apapun dua komponen di atas, tanpa ditunjang oleh oleh sistem yang bagus, hasilnya juga tidak akan maksimal seperti yang dicita-citakan. Pepatah Arab mengatakan “al-Tharîqah ahammu min al-mâdah” (sistem lebih penting dari materi itu sendiri).

Mahasiswa Fakultas Syari’ah & Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan Mahasantri Darus-Sunnah High Institute for Hadith Siences.

Berbicara soal mahasiswa dan pergulatan politik saat ini sangat menarik. Arus mahasiswa yang bergelut dengan politik kini makin terdengar masif. Berbagai ajang pilkada merupakan lahan bagi mereka beraktivitas dan pengembangan minatnya dalam mengawal alur demokratisasi saat ini yang makin runyam. Tak ayal, banyak mahasiswa yang sangat kental dengan nuansa politik, baik skala mikro maupun makro.

Figur mahasiswa saat ini menjadi sebuah fenomena menarik di tengah gentingnya aroma perpolitikan yang makin tak sedap. Di mana publik banyak yang mengklaim bahwa, politik sangat sarat dengan nuansa hipokrisi, adu domba hingga hujatan-hujatan yang tak beralasan. Publik mensinyalir bahwa mahasiswa merupakan tokoh netral dalam perjalanan politik. Atau dengan kata lain, mahasiswa terbebaskan dari embel-embel partai politik tertentu. Isu itu seakan menambah kepantasan mahasiswa yang sekaligus menjadi tempat manis untuk memposisikan diri dalam arena politik. Meski harus diakui, seakan muka terbalut perban kemunafikan.

Nuansa perpolitikan mahasiswa saat ini sangat kentara dan sedang naik daun. Maraknya pilkada di berbagai belahan daerah Nusantara merupakan momentum menyenangkan. Sebagai contoh, lirik saja dinamika yang melanda mahasiswa di seantero Jakarta yang dalam waktu dekat akan melangsungkan pemilihan gubernur, dengan ramai-ramai mahasiswa aktif sebagai tim sukses calon tertentu. Inilah ajang saling menguntungkan kedua belah pihak. Calon gubernur terbantu dengan adanya mahasiswa, karenanya mahasiswa bisa masuk pada kalangan apapun. Begitupun dengan mahasiswa, biasanya ada imbalannya.

Politik pada dasarnya adalah sesuatu yang bersih, baik dan sebuah keharusan dalam urusan kenegaraan. Namun sangat disayangkan, eksistensinya kini mengalami dekadensi tajam karena sifat yang di munculkan para elitis parpol. Mental-mental korup barangkali menjadi isu yang sudah tak asing lagi tengah bergemuruh di antara mereka. Tak aneh, jika term politik saat ini sedang di rundung duka dan kenestapaan hebat.

Kampus dan Aroma Politik
Adalah sesuatu yang lumrah terjadi di kampus-kampus sebuah pergulatan intens dengan politik. Kini, suhu politik meningkat seiring dengan angin kencang yang di tiupkan pemilihan gubernur DKI. Kampus-kampus pun tak luput menjadi ajang kampanye para calon gubernur tersebut untuk meraih dukungan. Aroma politik di kampus barangkali telah terbiasa kita cium. Persoalannya adalah haruskah kita sebagai mahasiswa ikut terjun secara langsung dalam pergulatan tersebut? Mahasiswa selalu menjadi sorotan publik dalam berbagai aktivitas yang di lakukannya. Pada tahun 1998 barangkali masa kejayaan mahasiswa yang telah berhasil menggulingkan sang otoriter Soeharto dari singgasana kekuasaan. Mahasiswa telah berhasil menggelindingkan bola salju sifat kritisnya menjadi opini publik yang menjelma pada Mei 1998 dengan tumbangnya Soeharto.

Disinilah barangkali pentingnya pentas politik mahasiswa dalam mengawal perjalanan bangsa. Bagaimanapun, kehadiran mahasiswa sangat di butuhkan dalam pergerakan perpolitikan bangsa. Namun, tugasnya tetap sebagai kaum netral yang hanya bertugas mengawasi dan mengawal progresivitas bangsa. Trend yang mengemuka saat ini adalah, mahasiswa cenderung menggandeng kubu tertentu. Implikasinya, idealisme, loyalitas akan tergadaikan pada kebutuhan dan kepentingan. Ini menjadi fenomena dunia mahasiswa masa kini yang patut kita benahi bersama agar citra mahasiswa tetap menjadi figur panutan publik.

Bergelut dalam perpolitikan pada dasarnya adalah hak pribadi yang sangat privasi. Namun, alangkah lebih baiknya jika hal tersebut tetap di barengi dengan menjunjung nilai-nilai mahasiswa sebagai “central figure” yang bermasyarakat. Bermasyarakat dalam artian, tetap menjalin komunikasi pada berbagai pihak walaupun berbeda partai. Karena, berbicara masalah politik sangat erat kaitannya dengan persoalan partai. Dan ini berarti, mahasiswa harus tetap menjalin persaudaraan pada siapapun tanpa harus di batasi partai tertentu.

Geliat politik mahasiswa dewasa ini sangat menakjubkan. Semoga kehadiran mahasiswa di tengah perpolitikan bangsa menjadi nilai positif dalam menambah citra politik saat ini yang makin redup. Bagaimanapun, mahasiswa merupakan kaum terdidik yang diharapkan dapat membawa nuansa perpolitikan ke arah yang lebih baik dan sehat.

Ketua Umum Ikatan Pemuda-Pelajar dan Mahasiswa Kuningan (IPPMK) dan Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Tegaknya the superstate Khilafah Islamiyah adalah sebuah keniscayaan yang tinggal menghitung waktu. Gegap gempita sambutan dunia bagi terwujudnya sistem ini terasa sangat meriah. Umat tampak begitu rindu menanti sentuhan bijaksana para khalifah yang telah Allah janjikan.

Sambutan itu terasa semakin lengkap dengan dukungan kaum intelektual, profesional dan para jenderal. Berbondong-bondong mereka menyatakan harapan dan keyakinannya akan tegaknya sistem Khilafah. Bahkan dukungan ini tidak hanya disuarakan oleh kalangan muslim saja. K.H. Dr. Mahmud Yunus, mengungkapkan bahwa ada seorang profesor bernama Murod Hoffman, seorang Katolik tulen dari Jerman, yang mengatakan bahwa situasi dunia yang makin tidak menentu ini solusinya hanya dengan melaksanakan Islam; dengan tegaknya syariah dan Khilafah Islam. Tanpa itu jangan harap ada perdamaian, kesejah-teraan, keamanan, dan ketentraman.

Oleh karena itu, sudah saatnya bagi seluruh maha-siswa muslim untuk menyua-rakan dukungannya dan ikut dalam barisan perjuangan penegakkan kembali khilafah ini. Tidak perlu lagi sungkan dan malu, apalagi apriori dan gelagapan tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai insan intelektual dengan segudang potensi yang dimiliki tentu tidak sulit bagi mahasiswa dan insan intelektual lainnya untuk memahami ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah yang mewajibkan dan mem-berikan janji yang pasti akan tegaknya kembali sistem Khilafah.
Mahasiswa juga dapat melihat dengan jelas keru-sakan yang ditimbulkan oleh penerapan sistem sosialis dan sistem kapitalis. Kedua sistem tersebut terbukti gagal meng-angkat manusia kederajat mulia dan tinggi yang se-mestinya. Kerusakan sistem kapitalis dan yang diakibatkan oleh penerapannya telah mengakibatkan penderitaan manusia dan kemiskinan yang luar biasa menyedihkan. Mengemis dan meminta-minta telah menjadi aktivitas primadona sebagian mas-yarakat kapitalis untuk memenuhi kebutuhan dan asasinya, makan dan hidup. Derajat sosial manusia bahkan lebih rendah dari hewan-hewan peliharaan para kapitalis itu.
Tidak ada lagi alternatif bagi orang-orang berilmu pengetahuan dan berakal yang menginginkan kese-jahteraan dan keselamatan bagi seluruh manusia dan alam selain menerapkan aturan dan sistem yang teruji kekomprehesipan dan keberhasilannya. Aturan itu adalah Syariat Islam dan sistem itu adalah Khilafah Rasyidah Islamiyah. Hanya Islam dan Khilafah yang sukses dengan gilang gemi-lang dan tanpa tanding tanpa banding memimpin manusia selam lebih dari 13 abad dan menempatkannya dalam kedudukan yang mulia. Hanya Islam yang sanggup mela-hirkan masyarakat yang di dalamnya tidak satupun manusia yang mau menerima zakat karena kemakmuran dan kesejahteraan telah meliputi mereka.

Kegagalan sitem selain Islam (Kapitalis dan Sosialis) serta kecermelangan suk-sesnya sistem Islam telah membungkam mulut-mulut orang untuk berargumen menolak penerapan sistem Islam. Hanya iblis dan kom-pradornya serta orang-orang bodoh yang akan terus melakukan penolakan ter-sebut. Oleh karena itu, tidak ada lagi pilihan bagi mahasiswa dan kalangan intelektual lainnya selain menjadi pemimpin terdepan perjuangan ini. Perjuangan untuk memberikan pence-rahan kepada seluruh alam dan manusia dan menuntun mereka meraih impian dan kebahagiannya. Wallahu a’lam bi ash-showab.

Yusuf Supriadi
Ketua Umum LDK Badan Kerohanian Islam Mahasiswa
(BKIM) IPB

Ada fenomena menarik yang perlu dicermati dalam kehidupan global saat ini. Nasionalisme definisi lama sudah mulai ditinggalkan, atau setidaknya manusia sudah mulai meredefinisi kata nasionalisme. Dalam literatur klasik definisi nasionalisme dikenal sangat sempit sekali. Nasionalisme diartikan seba-gai sebuah paham kebangsaan yang mengakar pada bangsa tertentu saja. Artinya nasio-nalisme telah terkungkung oleh batas sebuah bangsa dan bahkan tapal batas negara dengan konsep yang dikenal dengan negara-bangsa. Misal-kan nasionalisme Indonesia hanya meliputi negara-bangsa Indonesia saja, juga nasio-nalisme China hanya meliputi negara-bangsa China.

Defenisi nasionalisme ter-sebut dinilai sudah usang dan harus ditinggalkan. Nasio-nalisme dengan pengertian di atas telah membuat batas bagi umat manusia untuk mela-kukan hal-hal yang ber-manfaat. Tapal batas negara menjadi tembok yang sulit ditembus untuk bekerjasama diantara umat manusia. Bahkan, tidak jarang batas negara menjadi alat legitimasi untuk menutup mata sebuah negara untuk menolong negara lain.

Setiap negara salaing ber-lomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Perlombaan ini meliputi hampir setiap aspek kehidupan. Tentunya sebuah kompetisi adalah sebuah hal yang alamiah, namun yang terjadi adalah kompetisi ini cenderung melakukan apa saja dan hanya mementingkan kepentingan nasional sebuah negara saja.

Contoh yang sudah ada dan sedang terjadi adalah perlombaan dalam menguasai teknologi persenjataan, khususnya nuklir. Melihat sejarah umat manusia dalam lima terakhir, tidak dapat lepas dari perlombaan dalam bidang ini. Uni Sovyet ( kini digantikan Russia ) dan Amerika Serikat adalah dua pemain utama perlombaan penguasaan teknologi persenjataan nuklir. Dalam literatur sejarah jelas terlihat kedua negara mela-kukan apa saja demi untuk kepentingan nasional masing-masing. Tentunya persaingan tidak saja antara kedua Negara, tetapi melibatkan pihak ketiga sebagai korban.

Kompetisi ini tidak saja dalam bidang persenjataan, tetapi dapat dilihat juga dalam bidang ekonomi, sosial-buda-ya, dan politik. Disayangkan sekali kompetisi ini pada hakikatnya hanya memen-tingkan kepentingan nasional yang sempit. Hanya didasar-kan kepada kepentingan negara tertentu dan cen-derung mengorbankan kepen-tingan negara lain.

Sebagai umat manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan juga selaku hamba Tuhan, sudah seharusnya untuk saling membantu dan menolong untuk kebaikan. Bekerjasama untuk mengentaskan kemis-kinan, memberantas korupsi, menjaga kemanan di muka bumi dan masih banyak lainnya yang dapat dilakukan apabila manusia tidak lagi melihat adanya batas diantara mereka, khusunya batas negara.

Namun itu semua pupus atau setidak sulit untuk terwujud apabila manusia terjebak dalam sebuah paham nasionalisme yang sempit. Setiap negara hanya sibuk memperkaya diri sendiri dengan mengorbankan bang-sa atau negara lain. Lihat bagai-mana Amerika Serikat dengan prinsip unilate-ralisnya telah mengorbankan Afghanistan dan Irak. Betapa banyak kerugian yang ditimbulan, tidak saja harta benda tetapi nyawa manusia menjadi sesuatu yang tidak berarti.

Lihat juga bagaimana Israel demi ambisinya mengor-bankan rakyat Palestina. Jutaan manusia terusir dari Tanah Air mereka dan hidup terlunta-lunta. Setiap hari selalu jatuh korban. Juga bagaiman dalam forum WTO negara-negara maju yang mengorbankan negara-negara miskin dan berkembang. Ini semua terjadi ketika manusia hanya mementingkan kepen-tinganya masing-masing.

Kini sudah saatnya manusia tidak lagi melihat tapat batas negara, warna kulit sebuah bangsa, atau identitas apapun lainnya. Paham kebangsaan universela harus digelorakan. Memang kecenderungan ter-sebut sudah ada. Uni Eropa adalah sebuah gagasan awal dari hal tersebut. Bagaimana puluhan negara bersatu dalam sebuah ikatan. Juga fenomena lainnya seperti Komunitas ASEAN, Uni Afrika, dan Per-satuan Amerika Latin. Itu semua karena sudah adanya perubahan paradigma. Mere-ka sadar bahwa untuk mewujudkan sebuah kehi-dupan yang dicita-citakan tidak lagi boleh ada batas negara, dibutuhkan sebuah persatuan.

Tentunya jalan menuju terwujudnya sebuah kesatuan umat manusia masih panjang. Contoh di atas pun masih diselimuti oleh kepentingan blok atau ingroup yang sempit. Bahkan terkesan sa-ngat dangkal. Bagaimana Uni Eropa yang terus menahan laju masukanya Turki menjadi anggota Uni Eropa adalah bukti kedangkalan tersebut. Namun mulai menggas bahwa dibutuhkan sebuah kesatuan umat manusia juga tidak salah dan bukan mimpi apalagi utopis.

RACHMAT HABIBI LUBIS
Mahasiswa Fakultas Hukum UI
Angkatan 2005.